Posted by: sopyanmk | 06/01/2015

MENJELAJAH INDONESIA (BAB IV KELAS 8)


Seperti apakah Indonesia menurut peserta didik?

Banggakah menjadi Indonesia?

Inilah opini-opini mereka tentang Indonesia, selamat menikmati!

Posted by: sopyanmk | 17/12/2014

GURU BERSERTIFIKASI MENGAJAR, ATAU?


Sopyan Maolana Kosasih*

 

Munculnya tulisan ini adalah ide spontan dari sebuah obrolan dengan kawan guru yang sudah lama tidak bertemu. Walau obrolan awalnya hanya seputar keluarga dan pekerjaan ujung-ujungnya pasti nyerempet ke Kurikulum 2013 dan sertifikasi. Hal yang lumrah ditengah kebijakan yang akhirnya dipolemikkan oleh kepentingan-kepentingan yang bisa jadi berlandaskan keilmuan, kepentingan kelompok atau golongan, bahkan yang UUD (Ujung-Ujungnya Duit).

Mau dibawa kemana pendidikan ini? Pertanyaan ini layak diberikan bukan hanya kepada penguasa yang diwakilkan oleh kemdikbud tetapi juga oleh pejabat struktural pendidikan dari provinsi sampai Kota/Kabupaten, para orangtua, guru, peserta didik, bahkan para pengusaha besar sampai pedagang ternyata bukan hanya perusahaan percetakan buku, tetapi ternyata perusahaan telekomunikasi banyak meraup untung akibat penggunaan data internet yang melonjak akibat tugas yang diberikan guru. Tentu saja telefon pintar pun tidak ketinggalan. Sepertinya dunia pendidikan semakin maju?

Kembali ke guru, pada waktu selesai mengikuti diklat lima hari, ternyata masih banyak guru yang bingung karena belum memahami dengan baik apa sejatinya yang harus dilakukan ketika berada di kelas dengan menggunakan jurus 5M. Selain itu diikuti dengan langkah penilaian yang harus dilakukan sejak guru masuk ke dalam kelas sampai selesai melaksanakan pembelajaran. RPP yang tebal bahkan seperti makalah profesor untuk sebuah seminar, format penilaian yang aneka ragam, serta komputer jinjing yang harus disiapkan lengkap dengan proyektor seolah menjadi gambaran ideal seorang tenaga pendidik yang siap menjalankan kurikulum 2013. Pertanyaanya adalah, apakah semua guru bisa menggunakan komputer untuk membuat RPP? Apakah semua guru bisa membuat media pembelajaran untuk menunjang 5M? Apakah semua kelas di setiap sekolah memiliki faslitas proyektor? Apakah semua sekolah memiliki listrik? Apakah semua tenaga pendidik memiliki kapasitas dan terlatih kreatif untuk memanfaatkan semua fasilitas di lingkungan sekolah dan alam sekitar untuk kegiatan pembelajaran? Sepertinya semua sudah mafhum dengan jawaban yang akan keluar dari setiap pertanyaan di atas. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa para guru ngotot ingin sekolahnya melanjutkan kurikulum 2013?

Usut punya usut ternyata ada kepentingan yang besar dari guru terkait dengan hajat hidup yang menjadi pertimbangan kenapa kurikulum 2013 harus dilaksanakan. Intinya adalah sertifikasi! Semua sudah paham bahwa ada perbedaan jam pelajaran yang signifikan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Perbadaan ini tentu menjadi pertimbangan utama di atas segala permasalahan kurikulum itu sendiri. Karena jam pelajaran terkait dengan tunjangan sertifikasi yang nominalnya sebesar gaji pokok.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa sedemikian khawatirnya para guru jika 24 jam pelajaran tidak terpenuhi? Asal tahu saja, syarat 24 jam itu adalah elemen pertama dan utama untuk menentukan seseorang menerima atau tidak menerima tunjangan sertifikasi. Mengapa bisa begitu? Faktanya dilapangan bisa diketahui, mau kualitas guru seperti apapun selama sudah mengikuti PLPG atau portofolio asalkan sudah dinyatakan lulus dan mengajar 24 jam, maka guru tersebut berhak untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagaimana kalau hanya 22 jam atau bahkan 23 jam? Jangankan kurang 2 jam pelajaran, kurang satu jam pelajaran pun maka atomatis guru tersebut tidak akan menerima tunjangan.

Kebijakan ini memang sedikit aneh, lalu kalimat guru tersertifikasinya dimana? Harusnya yang menjadi acuan seorang guru dinyatakan tersertifikasi dan berhak mengajar di Republik Indonesia bukan karena 24 jam saja tetapi yang paling inti adalah guru tersebut memang memiliki kelayakan mengajar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Inilah yang menyebabkan dibeberapa daerah bereaksi keras ingin kurikulum 2013 dilanjutkan. Tentu saja kebijakan daerah ini patut diapresiasi karena jelas mereka membela kepentingan guru agar selalu mendapatkan tunjangan sertifikasi seperti biasanya. Jadi andai saja Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menetapkan: Sekolah yang baru melaksanakan K2013 satu semester silahkan menggunakan kembali kurikulum 2006 dengan komposisi jam pelajaran seperti K2013. Apakah para guru akan bertahan untuk melanjutkan melaksanakan kurikulum 2013?

 

Dipersembahkan untuk kawanku M. Kholid dan Jalu Noor Cahyanto.

17 Desember 2014

*) Guru

Posted by: sopyanmk | 07/06/2013

Impelementasi Kurikulum 2013?


Setelah ditetapkan di DPR mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 muncul segala macam pertanyaan yang melintas di pikiran. Berjuta pertanyaan ini muncul karena memang sampai saat ini saya belum mendapatkan penjelasan atau menemukan rasionalisasi dari program nasional yang akan dijalankan. Setelah di syahkan oleh DPR, implementasi kurikulum ternyata tidak dilakukan secara menyeluruh. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua PUSKURBUK BALITBANG “Dia menyebutkan, pada jenjang SD diterapkan di sebanyak 2.598 sekolah untuk kelas 1 dan 4, sedangkan pada jenjang SMP 1.436 sekolah untuk kelas 7. Sementara pada jenjang SMA di 1.270 sekolah dan SMK di 1.021 sekolah untuk kelas 10”.

Coba kita bandingkan dengan data dari http://sekolahdasar.net pada tahun 2012 yang menuliskan jumlah SD sebanyak 148.361 sekolah, jenjang SMP sebanyak 36.425 sekolah. Berdasarkan perbandingan di atas betapa jumlah sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 hanya sebagian kecil saja.

Pertanyaan saya adalah, apa yang akan terjadi pada rentang 3 tahun kedepan terkait dengan Ujian Nasional. Bisa dibayangkan akan terjadi kerancuan karena akan ada dua implementor kurikulum. Apakah akan ada 2 model UN untuk setiap level?


Oleh: Sopyan Maolana Kosasih*

Kurikulum sering diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan, sehingga perlu keberanian, ketegasan, dan keinginan yang kuat untuk mengubah kurikulum yang sedang berlangsung. Ada tantangan kuat dari para pelaksana yang sudah betah dalam zona nyaman. Untuk itu diperlukan landasan filosofis, strategis, dan kepastian akan dampak yang akan terjadi setelah kurikulum baru digulirkan. Kekhawatiran yang sedemikian membucah tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan dan dampak sosial ekonomi. Tentu bukan perkara yang mudah ketika muncul kebijakan guru TIK akan dihilangkan karena akan berdampak pada ribuan atau bahkan ratusan ribu orang yang sejauh ini sudah menjalankan kewajibannya sebagai guru. Kekhawatiran lainnya adalah para guru senior yang masih awam dengan TIK tentu menjadi beban tersendiri ketika ditantang untuk memadukan pembelajaran dengan aplikasi TIK. Belum lagi kalau ditambah dengan argumen sertifikasi, tentu akan semakin menakutkan. Ini adalah salah satu contoh mata pelajaran, bisa dibayangkan para guru yang mengampu Bahasa Inggris, IPA, dan IPS yang pada program ini menjadi sangat tidak menentu nasibnya.

Ditopang dengan dana 350 milyar, anggaran ini cukup menggiurkan. Namun menjadi ironi ketika dana yang sedemikian besar itu hanya menghasilkan cuplikan-cuplikan yang dipublikasikan secara parsial sehingga tidak menumbuhkan pemahaman yang utuh terhadap para pemangku kepentingan. Akibatnya, munculah berjuta pemahaman yang pada ujungnya melahirkan sikap apriori dan kecurigaan tingkat tinggi. Walau secara faktual, hanya Tuhan yang tahu akan maksud dan motif perubahan kurikulum 2013.

Ketika konten kurikulum disebarluaskan, muncul aneka tanggapan yang semuanya mengerucut darimana dan apa landasan filosofisnya baik ontologi, efistimologi, maupun aksiologinya sehingga menghasilkan target-target yang secara teori sangat bias dan tidak bisa diukur, dengan kata lain perlu keajaiban dalam membuat alat ukur (evaluasi) dari kurikulum yang baru. Nilai-nilai yang dipaksakan masuk secara tersurat seolah menabrak rambu-rambu kata kerja operasional yang selama ini didengungkan padahal ketika itu sudah tertulis maka dengan sendirinya semua asfek evaluasi harus mengerucut ke titik tersebut. Permasalahan yang akan muncul berikutnya adalah harus seperti apa metodologinya dan harus seperti apa media pembelajarannya. Semoga semua ini sudah disiapkan.

Sebelum terlalu jauh membahas sejuta pertanyaan yang populer, penulis hanya ingin mengajukan pertanyaan mengenai metodologi apa yang digunakan dalam melakukan evaluasi program kurikulum ini. Karena kapasitasnya evaluasi makro, maka secara teoritis langkah-langkah ini memerlukan kerja yang sedemikian rumit dan menuntut objektivitas. Maka menjadi aneh ketika latar belakang perubahan kurikulum ini disampaikan, sepertinya kalimat yang muncul tidak mencerminkan sebuah evaluasi program dalam skala makro. Bisa dibayangkan betapa karakteristik pembelajaran dari Sabang-Merauke, dari Miangas-Pulau Rote dengan segala kelebihan dan kekurangannya ternyata hanya menghasilkan sebuah simpulan negatif yang semuanya mengerucut pada ketidakbecusan guru dalam menerjemahkan Standar Isi 2006. Pertanyaanya adalah seberapa besar upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memahamkan guru-guru seluruh Indonesia terhadap Standar Isi 2006, karena jika upaya yang sudah dilaksanakan hanya sebatas seremonial dan formalitas saja, maka kurikulum 2013 hanya akan menjadi degelan dalam waktu 6 tahun atau bahkan pada periode presiden yang akan datang.

Ada empat aspek yang harus dilakukan pada waktu melakukan evaluasi program (Evaluasi Standar Isi 2006) seperti dikemukakan oleh Stufflebeam yang  dikenal dengan pendekatan CIPP (context, input,  process, and product evaluation). Pendekatan ini harus berdasarkan kepada sistem yang demokratis, dan tentu saja hal ini seharusnya sudah memenuhi syarat. Pendekatan ini juga harus merefleksikan orientasi atau tujuan yang objektif artinya jauh dari kepentingan-kepentingan para penyokong dana atau para mafia yang memiliki agenda besar terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (baca: pendidikan).

Context Evaluation, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika merumuskan evaluasi konteks. Di sini akan berbicara mengenai segala permasalahan, aset, peluang-peluang, serta ruang lingkup yang harus secara serius digali secara optimal. Target dari Evaluasi konteks adalah:

  • Menggambarkan konteks untuk layanan kurikulum yang sudah berjalan
  • Mengidentifikasi keuntungan-keuntungan dari kurikulum dan menilai kebutuhan kurikulum (Standari Isi 2006)
  • Mengidentifikasi masalah atau penghalang untuk mencapai target kurikulum (Standar Isi 2006)

Berdasarkan gambaran di atas, sepertinya penulis belum menemukan penjelasan yang akurat berdasarkan kriteria di atas.

Input Evaluation, tujuan utama dari evaluasi input adalah untuk membantu memformulasikan program, projek, atau kurikulum yang akan dievaluasi. Evaluasi masukan dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari program yang sudah dilaksanakan. Pada konteks ini seharusnya masyarakat mendapatkan penjelasan berapa presentase keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum (Standar Isi 2006) dan berapa persen yang masih perlu ditingkatkan atau bahkan berapa persen yang jauh tertinggal.

 Process Evaluation, adalah memeriksa program yang sedang berjalan atau diimplementasikan di lapangan yang dilengkapi dengan berbagai dokumentasi yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas penelitian. Evaluasi proses juga diharapkan mampu melakukan intervensi-intervensi di lapangan yang bisa memperbaiki segala sesuatu yang keluar dari program yang seharusnya dilaksanakan. Ini menarik, karena sepertinya evaluasi proses inipun tidak ditemukan dalam berbagai literatur pelaporan mengapa kurikulum (Standar Isi 2006) harus diubah.

Product Evaluation, tujuan dari dilaksanakannya evaluasi produk adalah untuk mengukur, menginterpretasikan, dan memutuskan apakah program itu layak mendapatkan penghargaan atau sebaliknya. Umpan balik dari penghargaan ini sangat penting jika dilihat dari lingkaran aktivitas serta kesimpulannya.

Dari keempat kriteria di atas, rasanya penulis harus merasa masygul atas ketidakjelasan landasan dari perubahan sebuah program nasional yang akan menentukan nasib anak bangsa di masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting mengingat bagaimana mungkin kurikulum 2013 mampu berdayaguna dan berhasilguna jika landasan evaluasinya dari kurikulum sebelumnya tidak menunjukan signifikansi layak diganti. Hanya Tuhan yang tahu atas kejadian ini semua.

Bogor, 10 Desember 2012

*Mahasiswa Prodi  Teknologi Pendidikan UNJ

Posted by: sopyanmk | 11/11/2012

PROFESIONALISME GURU SETELAH TAHUN 2013


Oleh: Sopyan Maolana Kosasih, S.Pd*

 

                Reformasi di dunia pendidikan akhir-akhir ini semakin kencang bergulir bagaikan bola salju yang tidak bisa ditahan. Hal ini menuntut usaha keras dari para tenaga pendidik untuk mempu berevolusi bahkan berevolusi guna mengejar dan beradaptasi dengan perubahan. Guru yang selama ini terlena dalam zona nyaman dan dunia yang “sepertinya” tidak memiliki tuntutan yang berat. Saat ini dan sebelumnya semua seolah berjalan dengan lambat. Terjadinya rutinitas ini seolah menjadi pembenaran terhadap stigma pendidikan Indonesia yang sering disebutkan mengalami stagnasi bahkan degradasi baik dalam mutu lulusan,  mutu pembelajaran, mutu pendidik, dan mutu sarana prasarana sekolah yang semakin menghawatirkan.

                 Salah satu isu yang hangat dalam trend tahun 2013 yang harus dilakukan oleh guru adalah program pengembangan diri yang dilakukan terus menerus. Harapannya setelah guru melakukan pengembangan diri diharapkan munculah yang namanya kreatifitas setiap guru dan memacu untuk menghasilkan karya-karya inovatif atau pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas tetapi ditantang untuk berbagi pengalaman kepada yang lain baik dalam publikasi di forum ilmiah maupun di publikasikan dalam jurna-jurnal ilmiah dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

                Sangat menarik, sejauh ini guru-guru di Indonesia seolah menenggelamkan diri dalam kepasrahan pada dunia ketidakmampuan untuk melakukan karya inovasi terutama dalam bentuk tulisan. Memang menarik untuk direnungkan, betapa guru yang dalam setiap aktivitas pembelajarannya selalu meminta peserta didik untuk menulis justru seolah kehilangan akal untuk menulis dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk PTK. Kini guru tidak lagi memiliki alasan untuk menghindar, karena ketentuan mengenai pengembangan diri sudah ditentukan dalam PERMEN PAN & RB No. 16 Tahun 2009.

                Kini guru harus bersiap-siap untuk mengingat dan melatih kembali keterampilan-keterampilan yang sudah lama terpendam oleh kesibukan dan motivasi yang hilang. Untuk itu diperlukan usaha bersama dengan berada pada lingkungan atau forum-forum yang mendukung seperti MGMP atau forum ilmiah lain yang bisa membangkitkan kembali semangat untuk berkarya, semangat untuk melayani, dan semangat untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya.

                Kini, semua harus tercatat, tersusun, dan terencana dengan baik karena Penilaian Kinerja Guru tidak sekedar dalam DUPAK atau DP3. Kini Penilaian Kinerja Guru akan menentukan keberlangsungan karir guru itu sendiri. Tentu saja untuk melejitkan PKG diperlukan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang benar-benar terukur sesuai dengan kebutuhan guru-guru di setiap unit kerja. Dampak positifnya adalah pelatihan yang akan diberikan atau tugas yang akan diberikan kepada guru harus sesuai dengan kebutuhan setiap individu guru itu sendiri.

                Semoga program-program di atas bisa berjalan dengan baik sehingga mutu pendidikan di Indonesia akan mampu bersaing kembali dalam percaturan global yang sudah sekian lama terpuruk dan tertinggal. Maju terus pendidikan Indonesia.

Older Posts »

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.