Posted by: sopyanmk | 30/06/2009

Pendidikan Kontekstual, Solusi untuk calon TKI


Oleh: Sopyan Maolana Kosasih *)

Maraknya kasus pelecehan oleh para majikan atau agen-agen TKI yang ada di dalam negeri atau luar negeri jelas menimbulkan duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Kasuss Siti Hajar dan Padahal mereka secara ekonomi sangat berjasa dalam menambah devisa Indonesia. Pada tahun 2008 saja TKI menyumbang devisa sebesar 82 triliun. Prestasi besar ini sayangnya sampai saat ini masih belum dikelola oleh negara dengan baik malahan kebanyakan dari para pahlawan devisa tersebut sering menjadi korban eksploitasi dari mulai agen perekrut, penyalur tenaga kerja, sampai para majikan yang mempekerjakan mereka. Bahkan tak jarang mereka pun dijadikan sapi perahan ketika baru mendarat di tanah air. Sungguh mengenaskan, ironisnya mereka semua seolah pasrah karena memang mereka tidak tahu cara membela diri dan memastikan hak-haknya

Berdasarkan pengalaman pribadi pada waktu akan menghadiri Konferensi Guru Asia-Eropa di Yunani tahun 2006, saya satu pesawat dengan serombongan para TKI yang akan mengais rejeki di luar negeri. Mungkin mereka akan di Arab Saudi atau di negara Arab lainnya. Karena mereka memang duduk berkelompok dan sepertinya enggan untuk berbincang kepada orang asing. Bisa jadi doktrin seperti itulah yang mereka ajarkan selama di tempat pendidikan. Bisa jadi benar atau salah.

Keprihatinan saya baru terlihat ketika saya harus transfer pesawat di Qatar menuju Yunani sedangkan para TKI harus transfer pesawat menuju negara masing-masing. Saya mencoba mengamati semua gerak-gerik mereka dan memastikan kemana mereka akan pergi. Namun, setelah turun dari pesawat mereka berkerumun dan terlihat bingung harus menuju ke mana mereka selanjutnya. Di Qatar suasananya jelas berbeda karena di sana bahasa yang dipakai adalah Arab dan Inggris. Saya dapat memastikan bahwa kemampuan Bahasa Arab mereka pun tidak terlalu baik apalagi Bahasa Inggris. Sehingga mereka pun bergerombol diluar tidak segera masuk ke bagian transfer. Sayangnya, ketika saya bertanya kepada mereka tujuan selanjutnya setelah dari Qatar. Namun, jawaban yang mereka berikan sangat mengecewakan karena mereka bilang: tidak, tidak, tidak. Mungkin ia khawatir ditipu oleh orang asing walau berasal dari satu negara. Saya pun tidak bisa memaksa dan segera menjauh melihat tampang curiga mereka.

Keprihatinan berikutnya adalah ketika pulang dari Yunani dan harus transfer lagi di Qatar. Kali ini saya bertemu dengan para TKW yang mau pulang kampung. Mereka terlihat khawatir ketika saya mencoba berbincang. Namun setelah mereka tahu kalau saya guru, mereka baru bercerita banyak dan ujung-ujungnya meminta bantuan karena takut di “dikerjain” di Bandara seperti yang sering terjadi dan menjadi rumor di kalangan TKI. Saya pun bersedia untuk membantu sampai dipastikan para penjemput datang bukan oleh para calo-calo yang bertanggung jawab.

Sedikit berbeda ketika saya pulang dari Amerika yang harus transfer di Hongkong. Saya melihat para TKI/TKW lebih percaya diri dan terlihat lebih berpendidikan. Bahkan mode pakaian yang mereka kenakan cukup membuat saya geleng-geleng kepala. Luar biasa, seperti yang sering saya dengar dan lihat di televisi. Mereka pun cukup cakap ketika berhadapan di meja imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.
Berdasarkan cerita di atas, jelas terlihat bahwa ada beberapa hal yang membedakan antara para TKI yang bekerja di Hongkong dengan Arab atau Malaysia. Beberapa perbedaan yang bisa ditindaklanjuti adalah:
• Level pendidikan, standar pendidikan yang bisa masuk ke Hongkong jelas berbeda dengan yang akan masuk ke negara-negara Arab. Ketika tingkat pendidikan tidak dijadikan suatu acuan dasar maka dapat dipastikan bahwa para TKI tidak memiliki kemampuan dan wawasan yang cukup untuk bisa bekerja dan menyesuaikan diri dalam kondisi budaya, bahasa, dan tata aturan yang berbeda. Jangan kaget kalau di lapangan banyak dari mereka yang memiliki identitas palsu, baik usia, status pernikahan, dan alamat yang berbeda. Mereka tidak tahu kalau akibat dari tindakan itu akan merugikan dan membahayakan dirinya baik secara hukum maupun keselamatan dirinya sendiri.
• Jenis pekerjaan, rendahnya pendidikan jelas akan berdampak pada jenis pekerjaan yang akan mereka dapatkan. Semakin rendah pendidikan akan mendapatkan pekerjaan kasar dan mendapatkan penggajian yang murah. Ini akan seperti yang kebanyakan orang menyebutkan lingkaran setan. Jika pendidikan rendah maka akan mendapatkan pekerjaan rendahan, jika pekerjaan rendahan maka akan mendapatkan penghasilan rendah. Semua paham bahwa tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah akan bersedia dibayar berapapun asalkan mendapatkan penghasilan.
• Gaji, standar gaji di setiap negara jelas berbeda. Hal ini seharusnya dicermati dengan baik oleh pemerintah pada waktu membuat MoU. Secara sederhana logikanya adalah jika standar gaji yang disepakati antara depnaker dengan pihak asing lebih tinggi bukankah negara juga akan mendapatkan devisa lebih besar lagi. Jelas kita harus berkaca kalau melihat kualitas SDM kita, namun dengan sistem penggajian yang lebih layak bukankan akan berdampak juga pada sistem pendidikan dan pelatihan akan menjadi semakin baik?
• Pelatihan, sejauh yang saya lihat bahkan pernah berinteraksi dengan para penyalur TKW di Jakarta. Kondisi lembaha pelatihannya masih banyak yang tidak memenuhi standar bahkan berkesan hanya sebatas formalitas. Di sini saya menyayangkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan yang minim namun semoga saja bukan karena kolusi yang memang sudah mentradisi.
• Perlindungan hukum, amanat konstitusi menyebutkan bahwa salah satu kewajiban dari pemerintah adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepintas seolah-oleh tugas dari pemerintah melulu menjaga supaya batas wilayah tidak pindah kepada negara lain seperti kasus pulau Sipadan dan Ligitan. Secara umum keutuhan NKRI berarti wilayah dan segala isinya yang ada. Jadi, kita tidak bisa mengesampingkan apapun alasannya jika ada salah satu warga negara terancam maka pemerintah harus dengan segera memberikan perlindungan. Sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan jika memang pemerintah memiliki kekuatan dan keberania. Nyatanya, dari sekian banyak penderitaan yang dialami para TKI, kecil sekali perhatian yang diberikan kepada TKW sebagai bentuk pelayananan.
Pendidikan formal adalah Solusi

Jika saja sekolah mampu menangkap kasus ini dengan baik, maka kasus-kasus kecil yang pernah saya lihat atau sering muncul di televisi bisa diatasi secara preventif. Jika pendidikan di sekolah formal sudah menyajikan pendekatan kontekstual terutama dalam penguasaan keterampilan dasar (basic skills). Sudah semestinya saat ini pembelajaran mengarah kepada keterampilan-keterampilan tersebut termasuk bagaimana cara menyelamatkan diri dari sebuah bencana, memberikan pertolongan pertama, atau bagaimana cara meloloskan diri dari penculikan misalnya. Keterampilan-keterampilan tersebut jika dilatih sejak dini maka dengan sendirinya warga negara akan menjadi warga yang siap menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG).

Sekali lagi saya tekankan bahwa kemampuan survival bukan sekedar kemampuan bertahan hidup di hutan namun bagaimana seorang warga negara dapat bertahan di manapun tanpa melanggar hukum. Contohnya: bagaimana seorang warga negara antri, mengurus KTP tanpa menyuap, mengurus Paspor sendiri, mencari informasi pekerjaan ke DEPNAKER, mengurus Visa, check in di hotel, check in dan mengetahui keterampilan di bandara, serta beragam aktifitas lain yang seharusnya disampaikan di persekolahan. Saya membayangkan akan munculnya pertanyaan dari para guru, dimana harus ditempatkan materi-materi seperti itu. Jawaban saya sangat singkat, guru yang membuat KTSP jadi jangan bilang kesulitan menempatkan materi karena ada lahan yang luas untuk dijadikan tempat dimana materi-materi di atas bisa tersosialisasikan. Satu pernyataan lagi akan menjadi menggelitik dan ini adalah permohonan. Materi di atas saya minta jangan dievaluasi dengan pendekatan pilihan ganda. Karena, jelas ini adalah pembodohan. Ujian yang tepat adalah membawa para siswa ke lokasi dan mempraktekan segala sesuatunya di lapangan secara langsung.

Untuk melakukan itu semua, para guru pun harus mendapatkan pelatihan lapangan secara langsung, karena rasa-rasanya menjadi tidak mungkin seorang guru mampu menjelaskan materi-materi basic skills jika para gurunya tidak memiliki pengalaman nyata di lapangan. Sehinga andragogi yang harus dilakukan oleh lembaga pelatihan guru akan menjadi semakin menarik dan memberikan inspirasi yang tinggi. Jika, semua pihak bersedia untuk berkolaborasi dan memang diharuskan untuk bersinergi, dapat dipastikan kalau ke depan isu-isu korban-korban saudara-saudara kita yang sedang mencari nafkah di luar negeri dapat diminimalisir bahkan bisa ditangani dengan serius.

Kuncinya, ada di guru namun segala sesuatunya akan berjalan jika partisipasi masyarakat terus mendukungnya.

*) Guru PKn SMP Negeri 3 Bogor
http://www.sopyanmk.wordpress.com


Responses

  1. Tulisan yang sangat menarik, kritis serta membangun…. trim’s

  2. Terima kasih sudah berkenan untuk membaca dan berkkunjung ke blog saya.

    Salam,

  3. Saat ini lembaga saya sedang mengembangkan program cross-skilled English Training buat para TKI yang lugu ini. Mohon masukkan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: